Gaungkan Bela Petani Tolak Impor Beras Melalui Twibbonize
"Pemerintah melihat komditas pangan itu penting. Sehingga salah satu yang penting adalah penyediaan beras dengan stok 1 juta-1,5 juta ton," kata Airlangga dalam Kompas Online yang terbit tanggal 4 Maret 2021.
Dalam paparannya setidaknya ada dua kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah dalam penyediaan beras dalam negeri, hal ini dilakukan setelah adanya program bansos beras PPKM juga untuk mengantisipasi dampak banjir dan pandemi Covid 19. Dua kebijakan yang dimaksudnya meliputi : Pertama, melakukan impor beras sebanyak 500.000 ton untuk Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dan 500.000 ton lagi sesuai kebutuhan Bulog. Kedua, penyerapan gabah oleh Bulog dengan target setara beras 900.000 ton saat panen raya pada Maret-Mei 2021, dan 500.000 ton pada Juni-September 2021. Urai kompas dalam beritanya yang memberitakan rencana pemerintah dalam mengambil kebijakan Impor beras tersebut.
Uniknya dalam kompas juga, menteri perdagangan Muhammad Lutfi menyatakan bahwa rencana impor ini telah disepakati dalam rapat koordinasi terbatas bahkan telah mengantongi jadwal impor beras tersebut. Impor beras ini dimaksudkan untuk digunakan sebagai cadangan pemerintah atau istilah lainnya sebagai iron stock kata Lutfi.
"Iron stock itu barang yang memang ditaruh untuk Bulog sebagai cadangan, dia mesti memastikan barang itu selalu ada. Jadi tidak bisa dipengaruhi oleh panen atau apapun karena memang dipakai sebagai iron stock," jelas Lutfi.
Kebijakan pemerintah yang akan melakukan Impor Beras sebanyak 1 juta ton ini tentunya mendapatkan "tentangan" karena banyak kalangan yang mengatakan bahwa saat ini para petani Indonesia masuk musim panen raya. Jika panen raya terjadi maka akan menyebabkan over stock beras dipasaran sehingga harga beras akan menurun, hal ini tentunya akan merugikan petani.
Disamping itu pemerintah selama ini selalu mengatakan bahwa hasil panen beras saat ini membaik, namun kenapa selalu impor beras. DPR pun mempertanyakan hal ini sebagaimana disampaikan oleh Andi Akmal, anggota DPR RI yang juga Alumni IPB. Andi Akmal beranggapan bahwa selama ini kebijakan beras senantias kontradiktif khususnya menyangkut persoalan Impor Beras, alasannya senantiasa dibuat-buat.
"Kebijakan soal beras selalu banyak kontradiktif bila menyangkut persoalan Impor. Alasan-alasan dibuat-buat dan bertentangan dengan kondisi dalam negeri. Disisi lain pemerintah selalu mengatakan hasil tanam beras tahun ini akan membaik, tapi impor kok jalan terus ?" Kata Andi Akmal seperti yang tersebar dalam poster media sosial PKS.
Anggota DPR lainnya Johan Rosihan mengkritisi juga tentang kebijakan pemerintah berkaitan dengan Impor Beras karena saat ini petani sedang panen raya. Jika kondisi petani sedang panen raya maka kalau kran impor dibuka yang dirugikan adalah petani.
"Akibat beras impor, turunnya harga saat panen raya akan mendatangkan kerugian. Apabila terjadi gagal panen, kondisi yang dihadapi petani lebih memprihatinkan, dampaknya adalah semakin banyaknya petani miskin di Indonesia" kata Johan.
Kalangan Akademisipun Bersuara
Bukan hanya dikalangan Anggota DPR yang notabenenya sebagai wakil rakyat, tapi dari kalangan akademisipun ikut bersuara berkaitan dengan kebijakan Impor Beras ini. Salah satunya yang disampaikan oleh Rektor IPB Prof. Arif Satria. Arif Satria mengatakan bahwa stok masih cukup jika diukur berdasarkan indikator produksi, konsumsi dan neraca.
“Berdasarkan indikator produksi, konsumsi, dan neraca apalagi kita lihat indikator harga di lapangan cenderung menurun. Oleh karena itu memang tidak ada alasan bagi kita untuk melakukan impor beras karena stok cukup,” ujar Arif Satria di Bogor sebagaimana dilansir oleh Sindonews.Com (08/03).
Masih menurut Sindonews, Rektor IPB tersebut mengungkapkan BPS telah merilis data potensi produksi beras pada bulan Januari hingga April 2021 ada sekitar 14 juta ton atau naik 26% dibandingkan periode yang sama tahun 2020. Tidak hanya itu, panen raya juga memiliki potensi surplus pada Januari hingga April sekitar 4,8 juta ton beras.
“Panen raya ini bisa memberikan surplus. Yang penting bagi kita adalah bagaimana kita mampu melakukan penyerapan gabah dari para petani,” tegas Arif Satria. Disamping itu juga Arif menyarankan justru yang perlu dilakukan langkah strategis dalam menyambut panen raya yang sebentar lagi memasuki puncak. Sinergi antara Kementerian Pertanian (Kementan), Bulog dan berbagai instansi pun harus dilakukan dan transparansi dalam berbagai pengambilan keputusan produk pangan pokok ini menjadi penting.
Alasan-alasan yang disampaikan oleh Pemerintah berkaitan dengan penyimpanan cadangan beras, menurut Ketua Umum Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia (AB2TI) Dwi Andreas Santosa bahwa pernyataan itu tidak masuk akal. Sebab, daya tahan beras layak pakai itu hanya sekitar enam bulan.
"Impor 1-1,5 juta ton, terus mau dikemanakan kalau sudah diimpor? Mau dibuang lagi? Karena umur beras sudah enam bulan tidak layak konsumsi," katanya Dwi seperti yang dilansir oleh MNC Portal (06/03).